"Sosok pustakawan sebenarnya ialah seorang individu yang harus mampu dan peka terhadap kondisi sekitar. Tidak hanya berbicara dan fokus didalam organisasi informasi, namun keahlian serta keterampilan yang lain juga perlu untuk diasah"
Oleh: Intan Dita Wira, A.Md*
Pembangunan berkelanjutan merupakan visi nasional yang selaras dengan visi internasional. Pada tahun 2015 kita mengenal istilah MDG’s (Millenium Development Goals) sebagai salah satu tujuan dan kesepakatan negara-negara untuk melakukan pembangunan. Kemudian diawal tahun 2016 telah hadir SDG’s (Sustainable Development Goals) atau yang biasa kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan. Indonnsia ialah salah satu negara yang menyepakati penerapan SGD’s hingga tahun 2030 dengan prinsip tidak seorang pun ditinggalkan (no one left behind). Didalam visi tersebut terdapat 17 tujuan utama yang harusdapat dicapai keseluruhan elemen. Salah satu tujuan yang menjadi sasaran utama adalah menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, terdapat pada poin tujuan keempat.
 |
| Credit: uno.org |
Tentunya untuk mendukung pendidikan yang iklusif dan berkualitas, peran perpustakaan sangat dibutuhkan. Salah satunya melalui pengembangan perpustakaan tersebut. IFLA sebagai salah satu organisasi perpustakaan internasional telah memberikan beberapa usulan yang dapat dilakukan secara sinergis oleh beberapa negara lainnya dalam mengembangkan perpustakaan untuk mendukung SDG’s dan yang paling penting menjamin adanya pendidikan yang berkualitas. Selain itu Perpustakaan Nasional juga telah mengeluarkan berbagai program yang disinergiskan dengan visi besar SDG’s, selain itu salah satu upaya penguatan perpustakaan juga harus diimbangi dengan penguatan pustakawan sebagai penggerak utama dalam menjalankan proses pengelolaan serta organisasi informasi. Namun, beberapa fenomena yang terjadi hingga saat ini di dunia perpustakaan dan pustakawan sebagai berikut:
a. Pemerintah Setengah Hati Dalam Pengembangan Dan Penguatan Perpustakaan
Hal ini banyak ditemukan dibeberapa daerah, dengan bentuk perpustakaan yang belum mampu menyediakan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2017-2018 yang menjadi prioritas pemerintah pusat ialah pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, dll.). Namun, untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengembangan perpustakaan belum menjadi prioritas utama. Selain itu, peningkatan kapasitas untuk pustakawan juga masih sangat minim. Terutama pustakawan di tingkat sekolah, tentunya ini akan memberikan dampak yang besar terhadap ketercapaian pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Jika dalam hal prioritas saja pengembangan perpustakaan tidak menjadi poin utama, maka mimpi untuk menjamin pendidikan berkualitas akan sulit untuk tercapai.
b. Pandangan Masyarakat: Profesi Pustakawan Dianggap ‘Remeh’
Pandangan masyarakat serta stereotip yang muncul tentang profesi pustakawan masih sangat jauh dari penghargaan. Hampir seluruh masyarakat memberikan penilaian remeh terhadap profesi pustakawan. Hal ini dikarenakan anggapan secara umum, tugas pustakawan ialah “menjaga dan menata buku”. Pemahaman masyarakat tentang profesi tersebut tidak perlu disalahkan, karena kenyataan terdekat disekitar mereka ialah demikian. Sehingga seharusnya diera yang serba canggih saat ini pola pikir masyarakat perlahan harus mulai diubah tentang paradigma pustakawan, dengan cara memberikan pemahaman atau melakukan kampanye secara massif tentang profesi pustakawan sebagai pendukung pendidikan berkualitas di Indonesia.
c. Perebutan Jabatan Dan Label Pustakawan
Paradigma profesi pustakawan atau jabatan sebagai pustakawan masih banyak terjadi. Seperti di beberapa lembaga pendidikan, antara lain: perguruan tinggi dan sekolah. Dengan demikian polemik internal ini belum selesai dan tuntas secara pemahaman dan fungsionalnya. Jika hal ini terus berlarut, maka tujuan utama hadirnya pustakawan sebagai penyedia informasi untuk seluruh masyarakat dan pendukung pendidikan berkualitas akan sulit untuk tercapai. Sehingga seharusnya para pustakawan harus segera kembali kepada khittah-nya untuk dapat memberikan informasi serta rujukan berkualitas untuk masyarakat.
d. Minimnya Peningkatan Kapasitas Pustakawan
Sosok pustakawan sebenarnya ialah seorang individu yang harus mampu dan peka terhadap kondisi sekitar. Tidak hanya berbicara dan fokus didalam organisasi informasi, namun keahlian serta keterampilan yang lain juga perlu untuk diasah. Seperti halnya keahlian di dalam bidang IT, public speaking, analisis sosial, dan peningkatan daya kritis. Terkadang kebutuhan untuk meng-upgrade keahlian serta ketrampilan pustakawan tersebut sangat minim mendapatkan dukungan, serta penyediaan sumber daya dari pemegang kebijakan. Sehingga fungsinya masih sebatas pelengkap dalam menunjang akreditasi suatu lembaga.
Beberapa pemaparan diatas merupakan fenomena global yang biasa terjadi di dunia perpustakaan dan pustakawan Indonesia. Sungguh tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dituangkan didalam 17 tujuan utama menjadi ciita-cita besar bangsa Indonesia. Sehingga peran perpustakaan sebagai penyedia informasi dan pengelolaan informasi harus dilibatkan secara massif, pemerintah sebagai pengambil kebijakan wajib mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, agar cita-cita literasi informasi dan pendidikan yang inklusif serta berkualitas dapat dicapai secara maksimal.
*Penulis aktif sebagai pegiat Anti Korupsi di Malang Corruption Watch, penulis lepas, book reviewer, dan pustakawan di Komunitas Kalimetro. Selengkapnya dapat kunjungi laman pribadi saya di www.dinamiskeren.blogspot.com
0 komentar:
Posting Komentar